PLN - RI menyikapi demokrasi

Politik luar negeri suatu negara sesungguhnya merupakan hasil perpaduan dan refleksi dari politik dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional maupun internasional. Demikian pula halnya dengan politik luar negeri Indonesia yang tidak terlepas dari pengaruh beberapa faktor, antara lain posisi geografis yang strategis, yaitu posisi silang antara dua benua dan dua samudra; potensi sumber daya alam dan manusia berikut susunan demografi; dan sistem sosial-politik yang sangat mempengaruhi sikap, cara pandang serta cara kita memposisikan diri di fora internasional.
Dalam pelaksanaanya, kebijakan luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang berkembang sesuai dengan dinamika yang terjadi. Dinamika kondisi internal di Indonesia yang berpengaruh besar terhadap arah pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia antara lain ditandai dengan krisis moneter/ekonomi yang parah hingga mengharuskan adanya keterlibatan yang lebih intensif dari negara-negara donor guna membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Krisis ini dengan segera menjadi pemicu berbagai aksi unjuk rasa masyarakat, kerusuhan sosial, krisis kepercayaan, serta maraknya gerakan-gerakan separatis di Indonesia. Dampak langsung dari berbagai krisis tersebut adalah jatuhnya citra Indonesia di mata internasional yang kian mempersulit upaya pemulihan kondisi politik, ekonomi dan sosial budaya.
Dalam memandang hubungan internasional dan kebijakan dalam politik luar negeri di Indonesia, semuanya lebih tergantung pada sikap pemimpinnya pada tiap jenjang masa atau era kepemimpinan. Menurut George Kahin dalam kata pengantarnya terhadap buku Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence (1976), berargumen bahwa politik luar negeri Indonesia senantiasa amat dipengaruhi oleh politik domestik yang berkembang dalam negeri. Hal ini dapat tercermin dari kebijakan politik luar negeri Presiden Soekarno era Demokrasi Terpimpin. Sebagian pakar memandang bahwa pada masa Demokrasi Terpimpin tersebut, terdapat banyak aspek yang menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa dari aspek demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik dalam kancah demokrasi, pengaruh perkembangan komunis yang kian besar, dan terjunnya ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dalam sistem sosial politik di tanah air.
Perubahan-perubahan dalam tata hubungan intemasional yang kini dihadapi politik luar negeri Indonesia diwarnai oleh sejumlah kecenderungan global yang fundamental, yaitu:
• tampilnya Amerika Serikat (AS) sebagai adidaya politik-militer satu-satunya di dunia yang bersumbu pada kekuatan-kekuatan politik-ekonomi di Amerika Utara, Eropa dan Asia Timur;
• arus globalisasi dan interdependensi semakin menguat, serta adanya saling keterkaitan antara berbagai masalah-masalah global, baik dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, keamanan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya;
• semakin menguatnya peranan aktor non-pemerintah dalam percaturan internasional atau multi-track diplomacy dalam hubungan internasional;
• semakin menonjolnya masalah-masalah transnasional, seperti Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, good governance, dan lingkungan hidup dalam agenda internasional.
Dari segi politik, Indonesia tetap perlu menjalankan politik Iuar negeri yang rasional dan moderat dengan mengandalkan prinsip-prinsip kerjasama internasional, saling menghormati kedaulatan nasional, dan non-interference. Diplomasi Indonesia dilaksanakan dengan menjauhi sikap konfrontatif dan melaksanakan peranan aktif dalam diplomasi preventif serta penyelesaian konflik, dalam hal ini citra Indonesia di mata masyarakat internasional perlu segera dipulihkan kembali karena berkaitan erat dengan kapasitas Indonesia untuk berperan aktif dalam percaturan internasional serta menjamin arus investasi ke Indonesia.
Dalam konteks nasional, politik luar negeri Indonesia tetap ditujukan untuk menjaga keutuhan wilayah nasional, persatuan bangsa serta stabilitas nasional dalam menghadapi permasalahan di dalam negeri. Politik luar negeri lndonesia juga perlu terus diabdikan untuk menunjang kesejahteraan umum dan pemulihan total ekonomi nasional. Sedangkan modal dasar bagi pembangunan citra positif lndonesia masih perlu ditopang dengan berbagai pekerjaan rumah yang tidak sedikit namun mendesak sifatnya, seperti: penegakkan dan kepastian hukum, pembangunan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa, pemajuan dan perlindungan HAM, serta penanganan berbagai isu yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Hal lain yang kiranya perlu disikapi adalah munculnya gejala "euphoria" di dalam proses demokratisasi kehidupan politik nasional, yang seringkali menimbulkan sikap atau pendapat yang kontroversial di dalam masyarakat dan bahkan antarlembaga-Iembaga negara sendiri (khususnya eksekutif dan legislatif) mengenai berbagai isu srtategis akhir-akhir ini. Apabila isu-isu ini dapat ditangani dengan baik maka kinerja diplomasi untuk memperjuangkan berbagai kepentingan nasional yang mendesak sifatnya akan sangat terfasilitasi

Referansi:
http://missions.itu.int/~indonesi/news/cp01122menlu.htm.