KOSMOPOLITAN dan GLOBALISASI

Kita sebagai manusia, hidup dan diciptakan di dunia dengan berbagai macam perbedaan. Sehingga perlunya sebuah kesadaran untuk menerima perbedaan sebagai pedoman hidup masing – masing manusia, dan dengan ini diharapkan dapat menghindari adanya konflik. Keberagaman inilah yang pada akhirnya memunculkan sebuah pemikiran kosmopoloitan, bahwa kita hidup tidak hanya menjadi bagian dari masyarakat di negara tempat kita tinggal, namun juga menjadi bagian dari masyarakat dunia. Disini penulis akan menjelaskan mengenai kosmopolitan dan globalisasi, dimana kedua konsep tersebut bisa dikatakan saling berkaitan.
Pemikiran kosmopolitan pertama kali dicetuskan oleh Cynic Diogene pada 25 abad yang lalu, dimana dia adalah orang pertama yang memiliki pandangan bahwa dia adalah seorang penduduk dunia “I am the citizen of the world” (Linklater, 1999). Pada jurnal sebelumnya, penulis telah menerangkan bahwa kosmopolitanisme berarti kepemilikan bersama atas permukaan bumi berdasarkan prinsip – prinsip imperatif universal (www.kompas.com). Kosmopolitan merupakan gagasan mencari hak dan kewajiban universal yang mengikat semua orang-orang secara bersama-sama di dalam dunia yang adil dan sejahtera. Konsepsi pertama kewarganegaraan kosmopolitan menekankan akan kebutuhan rasa saling memiliki tidak hanya sebatas nasional saja, tanggung jawab pribadi terhadap lingkungan dunia. Konsepsi yang kedua berkaitan dengan pengembangan suatu sistem hak asasi manusia yang universal. Adanya kepercayaan bahwa umat manusia secara berangsur-angsur akan semakin dekat dengan kewarganegaraan dunia melalui suatu evolusi hukum kosmopolitan yang melindungi hak-hak manusia (Linklater, 1999). Kosmopolitan mengarah kepada kehidupan yang baru dengan tingkat kehidupan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dari sini muncul pendapat bahwa kosmopolitan adalah merupakan sebuah kondisi yang mampu diikuti hanya oleh orang – orang tertentu, diantaranya akademisi, politisi, dan pebisnis dimana mereka mempunyai kapabilitas untuk hidup secara kosmo .
Sedangkan globalisasi adalah merupakan suatu peristiwa hilangnya batas – batas negara. Globalisasi merupakan rangkaian proses yang kompleks, yang didorong oleh pengaruh-pengaruh politik dan ekonomi dilatar belakangi oleh pemikiran kapitalis. Ia berkembang seiring dengan keinginan manusia untuk mendapati lingkungan lain yang lebih luas, yang berada di wilayah lain . Dimana dalam globalisasi dikenal adanya konsep “global village” dan ”global economy” . Dimana adanya suatu kesadaran bahwa dunia adalah satu, tanpa adanya batasan – batasan yang memisahkan antar negara satu dengan yang lain. Hal ini bisa dilihat dari data yang penulis dapat, bahwa pada tahun 1980 terdapat satu juta masyarakat yang mengunjungi negara lain per hari, sedangkan pada tahun 2000 mengalami peningkatan hingga tiga juta masyarakat per hari . Hal ini membuktikan bahwa jarak dan waktu adalah bukan merupakan sebuah batasan bagi masyarakat untuk dapat berkunjung ke negara lain. Tidak hanya itu, globalisasi muncul atas dasar pemikiran kaum kapitalis dengan latar belakang ekonomi, sehingga hal yang paling terlihat akibat globalisasi adalah dari segi ekonomi, salah satunya adalah adanya perdagangan bebas “free trade”, dimana pada saat ini perdagangan bebas telah menjadi salah satu penunjang perekonomian negara
Salah satu hal yang juga perlu mendapatkan perhatian akan adanya globalisasi adalah perkembangan teknologi dan informasi, dimana kedua hal tersebut merupakan faktor utama penunjang globalisasi, dengan kemajuan IPTEK yang sangat pesat, tentunya pendapatan informasi yang kita inginkan akan sangat mudah sekali. Namun, globalisasi mendapatkan berbagai kritik mengenai latar belakang kapitalis yang dibawanya, dimana masyarakat berpandangan bahwa globalisasi hanya menguntungkan bagi kaum borjuis, sedangkan kaum menengah kebawah yang tidak mempunyai cukup kemampuan, akan semakin jatuh dengan adanya globalisasi tersebut. Bagi kaum pekerja / buruh, globalisasi juga merupakan suatu mimpi buruk dikarenakan mereka terancam kehilangan pekerjaan mereka karena perusahaan lokal mereka tempati kalah bersaing dengan perusahaan multinasional dalam aspek kualitas maupun kualitas. Terbukti selama sepuluh tahun terakhir telah banyak terjadi pemecatan massal, pengurangan upah, pemotongan subsidi kesehatan dan pendidikan serta berbagai kebijakan yang sangat merugikan rakyat (kompas, 20/01/03). Bagi negara-negara Dunia Ketiga, globalisasi tiada lain adalah imperialisme baru yang menjadi mesin raksasa produsen kemiskinan yang kejam dan tak kenal ampun. Telah di jelaskan oleh Jerry Mander, Debi Barker, dan David Korten bahwa Kebijakan globalisasi ekonomi, yang notabene dijalankan oleh Bank Dunia, IMF, dan WTO, kenyataannya jauh lebih banyak menciptakan kemiskinan ketimbang memberikan jalan keluar. (The International Forum on Globalization, 2004:8). Laporan United Nations Human Development tahun 1999 menyebutkan, seperlima orang terkaya dari penduduk dunia mengkonsumsi 86 % semua barang dan jasa. Sedangkan seperlima yang termiskin hanya mendapatkan 1 % lebih sedikit. Seperlima yang terkaya juga menikmati 82 % perdagangan dan 68 % Investasi Asing Langsung (FDI=Foreign Direct Investment), sedang seperlima yang termiskin hanya mendapatkan 1 % lebih sedikit. (The International Forum on Globalization, 2004:31).
Kesimpulan yang bisa diambil adalah, disamping permasalahan yang telah penulis jelaskan di atas, persoalan imigrasi, kebangsaan (nationality), kosmopolitanisme, dan multikulturalisme juga merupakan sebagian persoalan globalisasi. Dari isu globalisasi inilah kemudian berkembang sebuah kebutuhan psikologis berupa nasionalisme kosmopolitan ; sebuah identitas "keduniaan" (globalisme). Nasionalisme kosmopolitan mensyaratkan terdapatnya demokrasi kosmopolitan, yang berlangsung dalam skala global. Isu-isu nasional menjadi pembicaraan pada tingkat global, dan ini berarti sebaran dan konsekuensi persoalan meluas, termasuk pula pada kemungkinan kegagalan penyelesaian damai sebuah persoalan yang berakibat pada perubahan pola peperangan. Perubahan pola yaitu dari perang geopolitikal pada masa lalu menjadi perang skala besar pada masa sekarang .


REFERENSI:
Griffiths, Martin & Callaghan, Terry O’. 2005. International Relations: The Key Concepts. New York: Routledge
The International Forum on Globalization, 2004
http://www.angelfire.com/, akses pada 20/04/2011

EKONOMI PEMBANGUNAN

PEMBANGUNAN: PRO RAKYAT MISKIN /KONTRA
Pembangunan yang berlangsung selama lebih dari setengan abad, sejak sesudah Perang Dunia II, telah mampu meningkatkan pendapatan rata-rata yang cukup tinggi pada hampir semua negara di dunia. Keadaan ini berlangsung sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang sangat menakjubkan selama masa itu. Kemajuan teknologi telah meningkatkan kemampuan manusia untuk melipat gandakan kecepatan gerak, melakukan rangkaian pekerjaan yang jauh lebih banyak secara simultan dan mengendalikan kegiatan tanpa kehadiran manusia secara langsung, baik dalam jarak dekat maupun dari jarak jauh. Sebagai akibat dari teknologi itu, manusia telah mampu menempuh jarak yang amat jauh dalam waktu yang amat cepat. Bersamaan dengan itu, dalam bidang komunikasi, hubungan menjadi sangat instan. Dengan teknologi yang ada pada saat ini, orang telah mampu mengakses informasi dari sudut dunia manapun dalam waktu hanya sekejap. Sesuatu yang sulit dibayangkan lima puluh tahun yang lalu. Hubungan antar manusia dari belahan bumi yang berbeda dengan mudah dapat berlangsung seperti diantara dua orang yang sedang bertatapan muka. Peralatanpun menjadi makin sederhana, sehingga secara mobil orang dapat berkomunikasi pada setiap saat dan dimana saja mereka berada. Sebab itu tingkat produksi rata-rata dunia meningkat cukup tinggi. Dengan kemajuan itu manusia telah mampu menghasilkan berbagai macam kebutuhan dalam jumlah yang jauh lebih banyak dengan berbagai variasi dan kualitas yang jauh lebih tinggi. Dengan demikian manusia seolah berada dalam satu dunia lain yang lain dari dunia masa lampau. Singkatnya, apa yang dapat dicapai dengan kemajuan teknologi pada saat ini, tidak pernah terbayangkan lima puluh tahun yang lalu. Ironisnya, kemajuan teknologi yang dahsyat itu belum mampu menghilangkan kemiskinan, memperbaiki nasib dan meningkatkan tingkat hidup dari bermiliar-miliar kaum dhu’afa yang tersebar diseluruh dunia . Pembangunan yang sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak hal membuktikan keberhasilan. Hal ini antara lain dapat dilukiskan di negara-negara Singapura, Hongkong, Australia, dan negara¬-negara maju lain. Kebijakan ekonomi di negara-negara tersebut umumnya dirumuskan secara konsepsional dengan melibatkan pertimbangan dari aspek sosial lingkungan serta didukung mekanisme politik yang bertanggung jawab sehingga setiap kebijakan ekonomi dapat diuraikan kembali secara transparan, adil dan memenuhi kaidah-kaidah perencanaan. Dalam aspek sosial, bukan saja aspirasi masyarakat ikut dipertimbangkan tetapi juga keberadaan lembaga-lembaga sosial (social capital) juga ikut dipelihara bahkan fungsinya ditingkatkan. Sementara dalam aspek lingkungan, aspek fungsi kelestarian natural capital juga sangat diperhatikan demi kepentingan umat manusia. Dari semua itu, yang terpenting pengambilan keputusan juga berjalan sangat bersih dari beragam perilaku lobi yang bernuansa kekurangan (moral hazard) yang dipenuhi kepentingan tertentu (vested interest) dari keuntungan semata (rent seeking) .
Globalisasi dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu system ekonomi global di mana wadahnya adalah World Trade Organizations (WTO). Proses pengintegrasian ekonomi nasional menjadi ekonomi global (Globalisasi) merupakan harapan dan hasil perjuangan dari perusahaan-perusahaan transnasional karena pada dasarnya merekalah yang paling diuntungkan dari proses tersebut. Jadi aktor yang justru sangat berkuasa dan justru lebih terpenting setelah WTO adalah Trans National Corporations (TNCs) Berikut ini dapat dilihat keuntungan yang diperoleh beberapa TNCs tersebut di Indonesia. Dalam laporan pendapatannya pada 2007, pihak Exxon Mobil memperoleh keuntungan yang pantastis yaitu sebesar 40,6 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 3.723,02 triliun (dengan kurs Rp 9.170). Nilai penjualan Exxon Mobil mencapai 404 miliar dolar AS, melebihi Gross Domestic Product (GDP) dari 120 negara di dunia. Setiap detiknya Exxon Mobil berpendapatan Rp 11.801.790, sedangkan perusahaan minyak AS lainnya, Chevron melaporkan keuntungan yang diperolehnya selama tahun 2007 di Indonesia mencapai 18,7 miliar dolar AS atau setara dengan nilai Rp 171,479 triliun. Hal ini juga didapatkan oleh Royal Ducth Shell yang menyebutkan nilai profit yang mereka dapatkan selama setahun mencapai 31 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 284.27 triliun
Sejalan dengan perkembangan baru, pembangunan tidak lagi dapat dilihat hanya terbatas dalam bidang ekonomi, tetapi telah meliputi berbagai bidang kehidupan. Maka itu makna pembangunan juga menjadi lebih luas. Karena itu indikator yang dipakai untuk mengukur perkembangan pembangunan juga menjadi lebih luas dari sekedar indikator-indikator ekonomi saja. Dalam bidang kebijakan publik, kriteria yang dipakai dalam proses perumusan strategi/kebijakan pembangunan juga berubah. Artinya kriteria yang dipakai tidak lagi sekedar kriteria ekonomi seperti tingkat pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan konsumsi, investasi, tingkat pertumbuhan dan jumlah ekspor atau impor dan sebagainya. Tetapi juga mencakup tingkat kesehatan masyarakat, harapan hidup, tingkat pendidikan masyarakat, ketergantungan politik dan ekonomi keluar negeri, kemampuan kemandirian sebuah daerah otonom dan lain-lain. Ketika kita berbicara mengenai apakah pembangunan pro rakyat miskin atau bahkan menjatuhkan rakyat hal ini harus kita lihat dari segi implementasi dari pembangunan itu sendiri, dimana secara logika, semakin tinggi tingkat pembangunan di suatu negara salah satunya dicirikan dengan berkembangnya negara tersebut dalam bidang ekonomi dimana hal ini dilihat dari banyaknya industri maupun perusahaan yang ada di negara tersebut, namun hal ini harus diikuti dengan usaha negara untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia negara tersebut. Dengan semakin banyak perusahaan maupun industri yang maka tentunya persediaan lapangan pekerjaan juga semakin banyak, sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa penulis berpendapat bahwa pembangunan adalah merupakan suatu konsep yang pro dengan rakyat miskin

Referensi:
Prof. Dr. Said Zainal Abidin adalah Guru Besar Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lembaga Administrasi Negara (LAN). Dalam http://www.bappenas.go.id/ , akses pada 06/07/11
Artikel Prof.Dr.Hj Syamsiah Badruddin, M. Si, 19 maret 2009, dalam http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/, akses 06/07/11
Almisar Hamid, dosen Kajian Pembangunan Sosial dan Pengembangan Masyarakat FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam http://www.depsos.go.id, akses pada 06/07/11