PEMBANGUNAN: PRO RAKYAT MISKIN /KONTRA
Pembangunan yang berlangsung selama lebih dari setengan abad, sejak sesudah Perang Dunia II, telah mampu meningkatkan pendapatan rata-rata yang cukup tinggi pada hampir semua negara di dunia. Keadaan ini berlangsung sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang sangat menakjubkan selama masa itu. Kemajuan teknologi telah meningkatkan kemampuan manusia untuk melipat gandakan kecepatan gerak, melakukan rangkaian pekerjaan yang jauh lebih banyak secara simultan dan mengendalikan kegiatan tanpa kehadiran manusia secara langsung, baik dalam jarak dekat maupun dari jarak jauh. Sebagai akibat dari teknologi itu, manusia telah mampu menempuh jarak yang amat jauh dalam waktu yang amat cepat. Bersamaan dengan itu, dalam bidang komunikasi, hubungan menjadi sangat instan. Dengan teknologi yang ada pada saat ini, orang telah mampu mengakses informasi dari sudut dunia manapun dalam waktu hanya sekejap. Sesuatu yang sulit dibayangkan lima puluh tahun yang lalu. Hubungan antar manusia dari belahan bumi yang berbeda dengan mudah dapat berlangsung seperti diantara dua orang yang sedang bertatapan muka. Peralatanpun menjadi makin sederhana, sehingga secara mobil orang dapat berkomunikasi pada setiap saat dan dimana saja mereka berada. Sebab itu tingkat produksi rata-rata dunia meningkat cukup tinggi. Dengan kemajuan itu manusia telah mampu menghasilkan berbagai macam kebutuhan dalam jumlah yang jauh lebih banyak dengan berbagai variasi dan kualitas yang jauh lebih tinggi. Dengan demikian manusia seolah berada dalam satu dunia lain yang lain dari dunia masa lampau. Singkatnya, apa yang dapat dicapai dengan kemajuan teknologi pada saat ini, tidak pernah terbayangkan lima puluh tahun yang lalu. Ironisnya, kemajuan teknologi yang dahsyat itu belum mampu menghilangkan kemiskinan, memperbaiki nasib dan meningkatkan tingkat hidup dari bermiliar-miliar kaum dhu’afa yang tersebar diseluruh dunia . Pembangunan yang sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak hal membuktikan keberhasilan. Hal ini antara lain dapat dilukiskan di negara-negara Singapura, Hongkong, Australia, dan negara¬-negara maju lain. Kebijakan ekonomi di negara-negara tersebut umumnya dirumuskan secara konsepsional dengan melibatkan pertimbangan dari aspek sosial lingkungan serta didukung mekanisme politik yang bertanggung jawab sehingga setiap kebijakan ekonomi dapat diuraikan kembali secara transparan, adil dan memenuhi kaidah-kaidah perencanaan. Dalam aspek sosial, bukan saja aspirasi masyarakat ikut dipertimbangkan tetapi juga keberadaan lembaga-lembaga sosial (social capital) juga ikut dipelihara bahkan fungsinya ditingkatkan. Sementara dalam aspek lingkungan, aspek fungsi kelestarian natural capital juga sangat diperhatikan demi kepentingan umat manusia. Dari semua itu, yang terpenting pengambilan keputusan juga berjalan sangat bersih dari beragam perilaku lobi yang bernuansa kekurangan (moral hazard) yang dipenuhi kepentingan tertentu (vested interest) dari keuntungan semata (rent seeking) .
Globalisasi dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu system ekonomi global di mana wadahnya adalah World Trade Organizations (WTO). Proses pengintegrasian ekonomi nasional menjadi ekonomi global (Globalisasi) merupakan harapan dan hasil perjuangan dari perusahaan-perusahaan transnasional karena pada dasarnya merekalah yang paling diuntungkan dari proses tersebut. Jadi aktor yang justru sangat berkuasa dan justru lebih terpenting setelah WTO adalah Trans National Corporations (TNCs) Berikut ini dapat dilihat keuntungan yang diperoleh beberapa TNCs tersebut di Indonesia. Dalam laporan pendapatannya pada 2007, pihak Exxon Mobil memperoleh keuntungan yang pantastis yaitu sebesar 40,6 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 3.723,02 triliun (dengan kurs Rp 9.170). Nilai penjualan Exxon Mobil mencapai 404 miliar dolar AS, melebihi Gross Domestic Product (GDP) dari 120 negara di dunia. Setiap detiknya Exxon Mobil berpendapatan Rp 11.801.790, sedangkan perusahaan minyak AS lainnya, Chevron melaporkan keuntungan yang diperolehnya selama tahun 2007 di Indonesia mencapai 18,7 miliar dolar AS atau setara dengan nilai Rp 171,479 triliun. Hal ini juga didapatkan oleh Royal Ducth Shell yang menyebutkan nilai profit yang mereka dapatkan selama setahun mencapai 31 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 284.27 triliun
Sejalan dengan perkembangan baru, pembangunan tidak lagi dapat dilihat hanya terbatas dalam bidang ekonomi, tetapi telah meliputi berbagai bidang kehidupan. Maka itu makna pembangunan juga menjadi lebih luas. Karena itu indikator yang dipakai untuk mengukur perkembangan pembangunan juga menjadi lebih luas dari sekedar indikator-indikator ekonomi saja. Dalam bidang kebijakan publik, kriteria yang dipakai dalam proses perumusan strategi/kebijakan pembangunan juga berubah. Artinya kriteria yang dipakai tidak lagi sekedar kriteria ekonomi seperti tingkat pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan konsumsi, investasi, tingkat pertumbuhan dan jumlah ekspor atau impor dan sebagainya. Tetapi juga mencakup tingkat kesehatan masyarakat, harapan hidup, tingkat pendidikan masyarakat, ketergantungan politik dan ekonomi keluar negeri, kemampuan kemandirian sebuah daerah otonom dan lain-lain. Ketika kita berbicara mengenai apakah pembangunan pro rakyat miskin atau bahkan menjatuhkan rakyat hal ini harus kita lihat dari segi implementasi dari pembangunan itu sendiri, dimana secara logika, semakin tinggi tingkat pembangunan di suatu negara salah satunya dicirikan dengan berkembangnya negara tersebut dalam bidang ekonomi dimana hal ini dilihat dari banyaknya industri maupun perusahaan yang ada di negara tersebut, namun hal ini harus diikuti dengan usaha negara untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia negara tersebut. Dengan semakin banyak perusahaan maupun industri yang maka tentunya persediaan lapangan pekerjaan juga semakin banyak, sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa penulis berpendapat bahwa pembangunan adalah merupakan suatu konsep yang pro dengan rakyat miskin
Referensi:
Prof. Dr. Said Zainal Abidin adalah Guru Besar Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lembaga Administrasi Negara (LAN). Dalam http://www.bappenas.go.id/ , akses pada 06/07/11
Artikel Prof.Dr.Hj Syamsiah Badruddin, M. Si, 19 maret 2009, dalam http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/, akses 06/07/11
Almisar Hamid, dosen Kajian Pembangunan Sosial dan Pengembangan Masyarakat FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam http://www.depsos.go.id, akses pada 06/07/11
Monday, September 12, 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)



0 comments:
Post a Comment